Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Authors

  • Muhammad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

DOI:

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257

Keywords:

Mahkamah Konstitusi, Dissenting Opinion, Kesadaran Hukum

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai dissenting opinion dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, pada saat uji materi . Sehingga perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap dua hal, yaitu; pertama, memberikan keleluasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif.Dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya dissenting opinion paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas.Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode kualitatif deskriptif.Sumber dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor138/PUU-VII/2009) yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi.Analisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dan dua teori, yaitu teori kewenangan dan teori teleologi.

References

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly.2006.â€Hukum Acara Pengujian Undang-undangâ€Penerbit Konstitusi Press.Jakarta

_______________.2008. Menegakkan tiang konstitusi: memoar lima tahun kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di Mahkamah Konstitusi, 2003-2008. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.Jakarta

_______________.2008.â€Menegakkan Tiang Konstitusi Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di Mahkamah Konstitusi (2003- 2008)â€.Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.Jakarta

Atmadja, I Dewa Gede.2013.â€Filsafat Hukun: Dimensi Tematis dan Historisâ€.Setara Press.Malang

Chandranegara, Ibnu Sina.“Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009â€. Dalam Jurnal Yudisial.Vol. 5 No. 1, April 2012

Fadjar, A. Mukthie.2008.â€Sang Penggembala, Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthie Fadjar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)â€.Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.Jakarta

Hadjon, Philipus M, dkk.2008.â€Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesiaâ€,Gadjah Mada University Press.Yogyakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia.1993.

Magnar, Bagir Manandan Kuntana.1997.â€Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesiaâ€.Penerbit Alumni.Edisi Revisi.Bandung

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri .2006.†Penelitian Hukum Normatifâ€. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Martitah.2013.â€Mahkamah Konstitusi dari Negative legislature ke Positive Legislatureâ€.Konstitusi Press.Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud.2014.“Penelitian Hukum. Edisi Revisiâ€. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Matutu, Mustamin DG..dkk, 2004.â€Mandat, Delegasi, Attribusi Dan Implementasinya Di Indonesiaâ€.UII Press.Yogyakarta

MD, Moh. Mahfud.2011.â€Politik Hukum di Indonesiaâ€. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta

Mertokusumo, Sudikno.2008.â€Mengenal Hukum: Suatu Pengantarâ€.Penerbit Liberty.Yogyakarta.Cetakan Keempat

______________________.2011.â€Teori Hukumâ€.Universitas Atma Jaya.Yogyakarta Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945.â€Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002â€.Buku VI Kekuasaan Kehakiman.2010

Raharjo, Satjipto.2006.â€Ilmu Hukumâ€.Penerbit PT Citra Aditya Bakti.Bandung.Cetakan Keenam

Salim, Peter Salim dan Yenni.1991.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Modern English Press.Jakarta

Soekanto, Sorjono.2002.â€Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukumâ€.PT RajaGrafindo Persada

Soimin, Mokhammad Najih.2014.â€Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesiaâ€.Setara Press.Malang.Edisi Revisi

Subiyanto, Achmad Edi.2014.â€Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusiâ€.(Penyunting).Setara Press.Malang

Tacub, M. Dahlan Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan.2003.â€Kamus Induk Istilah Ilmiahâ€.Penerbit Target Press.Surabaya.

Thohari, Imam Syaukani dan A. Ahsin.2011.â€Dasar-dasar Politik Hukumâ€.PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta

Utrecht, E.1986.â€Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesiaâ€.Pustaka Tinta Mas.Surabaya

Wardaya, Manunggal K..â€Perubahan Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/2009â€. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 7 Nomor 2, April 2010

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013.â€Hukum Konsep dan Metodeâ€.Setara Press.Malang

Yusa, I Gede (Editor).2011.â€Demokrasi HAM, & Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilanâ€. Kado untuk Sang Guru Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja.Setara Press.Malang

https://jakarta45.wordpress.com/2009/09/30/perundang-undangan-mk-punyapeluang-uji-perppu-no-42009.diakses 30 Maret 2015

http://infokorupsi.com/id/seminar.php?ac=36&l=selamatkan-kpk-perppu-4-

diakses 30 Maret 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Downloads

Published

2019-02-01

Issue

Section

Articles